Ketum PROJO Temui Jokowi, Serahkan Rekomendasi Kongres III dan Susunan Kepengurusan 2025–2030
Oleh : Karl Sibarani.
Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (PROJO), Budi Arie Setiadi, hari ini melakukan kunjungan ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PROJO. Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari konsolidasi internal organisasi pasca Kongres III PROJO.
Dalam pertemuan itu, Budi Arie secara resmi menyerahkan rekomendasi hasil Kongres III PROJO, sekaligus menyampaikan susunan kepengurusan PROJO periode 2025–2030. Agenda ini menegaskan kesinambungan arah gerak PROJO sebagai organisasi relawan politik yang sejak awal berdiri dikenal konsisten mendukung agenda pemerintahan Jokowi dan reformasi kebijakan publik.
Penyerahan rekomendasi kongres kepada Jokowi bukan sekadar simbolik. Jokowi diposisikan sebagai figur rujukan moral dan strategis, yang selama ini menjadi inspirasi lahirnya PROJO—organisasi relawan yang mengusung narasi politik berbasis kerja nyata, keberpihakan pada rakyat, dan stabilitas nasional.
PROJO DI TENGAH KONSTELASI POLITIK TERKINI
Situasi politik nasional saat ini berada dalam fase transisi kekuasaan pasca Pemilu 2024. Pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menyusun arah kebijakan, sementara warisan pemerintahan Jokowi tetap menjadi referensi penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
Di tengah dinamika tersebut, ruang politik nasional diwarnai oleh:
• Konsolidasi ulang partai-partai politik,
• Penyesuaian posisi ormas dan relawan,
• Serta meningkatnya tarik-menarik kepentingan antara agenda perubahan dan keberlanjutan.
Dalam konteks inilah PROJO menempatkan diri sebagai kekuatan relawan yang berperan sebagai jembatan—menjaga nilai-nilai keberlanjutan pembangunan Jokowi sekaligus beradaptasi dengan realitas pemerintahan baru. PROJO tidak hadir sebagai partai politik, tetapi sebagai kelompok penekan (pressure group) dan mitra kritis dalam demokrasi.
DARI RELAWAN ELEKTORAL KE KEKUATAN SOSIAL-POLITIK
Sejak berdiri, PROJO dikenal luas sebagai relawan garis depan Jokowi. Namun pasca Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, PROJO menghadapi tantangan baru: bertransformasi dari relawan elektoral menjadi organisasi sosial-politik yang matang dan berkelanjutan.
Kongres III PROJO menegaskan arah tersebut:
• PROJO tidak sekadar hidup karena figur,
• tetapi bertumbuh sebagai organisasi yang memiliki visi kebangsaan jangka panjang.
Susunan kepengurusan periode 2025–2030 yang disampaikan kepada Jokowi mencerminkan upaya regenerasi, penguatan struktur, serta kesiapan PROJO untuk tetap relevan di tengah perubahan lanskap politik nasional.
JOKOWI, PROJO, DAN WARISAN POLITIK KERJA
Kehadiran Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PROJO tetap memiliki makna strategis. Jokowi bukan hanya simbol, tetapi representasi politik kerja, pendekatan yang menekankan hasil, bukan sekadar retorika.
Dalam situasi politik yang kerap diwarnai polarisasi, PROJO mencoba mengambil posisi penjaga akal sehat demokrasi—mendukung stabilitas, mengawal kepentingan rakyat, sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan harus tetap berpijak pada etika dan keberpihakan sosial.
PENUTUP
Pertemuan Budi Arie Setiadi dengan Jokowi hari ini menandai babak baru perjalanan PROJO. Penyerahan rekomendasi Kongres III dan susunan kepengurusan 2025–2030 bukan hanya agenda organisasi, tetapi sinyal bahwa PROJO tengah mempersiapkan diri menghadapi tantangan politik ke depan.
Di tengah perubahan kekuasaan dan dinamika nasional yang terus bergerak, PROJO memilih tetap berdiri di poros keberlanjutan, rasionalitas, dan kepentingan rakyat—sebuah posisi yang tidak selalu populer, tetapi penting bagi kesehatan demokrasi Indonesia.
- Kata Bang Saik -
