Bencana Dalam Perspektif Sosial Budaya
Bencana Aceh dan Sumatera Utara dalam Perspektif Sosial Budaya: Luka Alam, Ujian Kemanusiaan
Penulis : Karl Sibarani.
Bencana alam yang kembali melanda Aceh dan Sumatera Utara bukan semata peristiwa geologis atau hidrometeorologis. Di balik banjir bandang, longsor, dan rusaknya permukiman, tersimpan persoalan yang lebih dalam: rapuhnya relasi manusia dengan alam, serta ujian besar bagi nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat kita.
Aceh dan Sumatera Utara adalah wilayah yang kaya akan kearifan lokal. Dalam tradisi Aceh, dikenal konsep hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut—hukum dan adat ibarat zat dan sifat, tak terpisahkan. Begitu pula dalam budaya Batak di Sumatera Utara, terdapat falsafah Dalihan Na Tolu yang menekankan keseimbangan, penghormatan, dan tanggung jawab kolektif. Namun ironi muncul ketika kearifan tersebut seolah terpinggirkan oleh praktik-praktik eksploitatif terhadap alam.
Ketika Alam Tidak Lagi Dimuliakan
Dari sudut pandang sosial budaya, bencana tidak berdiri sendiri. Ia seringkali merupakan akumulasi dari pilihan-pilihan manusia: pembabatan hutan, alih fungsi lahan yang serampangan, serta pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Dalam banyak komunitas adat, hutan dan sungai bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan ruang sakral yang dijaga lintas generasi. Ketika nilai ini runtuh, alam pun “menjawab” dengan caranya sendiri.
Bencana Aceh dan Sumut hari ini menjadi cermin bahwa modernisasi yang tercerabut dari akar budaya justru melahirkan kerentanan baru. Pembangunan yang menafikan kearifan lokal berujung pada kehancuran sosial: kehilangan rumah, rusaknya mata pencaharian, dan tercerabutnya identitas komunitas.
Solidaritas Sosial yang Diuji
Namun di tengah duka, wajah lain dari budaya kita kembali menyala: solidaritas. Gotong royong, dapur umum swadaya, hingga aksi saling menolong lintas suku dan agama menjadi bukti bahwa modal sosial masyarakat belum sepenuhnya runtuh. Dalam situasi bencana, masyarakat seringkali bergerak lebih cepat daripada birokrasi.
Sayangnya, solidaritas ini kerap berhadapan dengan masalah klasik: distribusi bantuan yang tidak merata, tumpang tindih kewenangan, bahkan konflik sosial akibat kecemburuan bantuan. Di sinilah dimensi sosial budaya menjadi krusial—penanganan bencana tidak cukup dengan logistik, tetapi membutuhkan pendekatan kultural yang memahami struktur sosial setempat.
Trauma Kolektif dan Ingatan Budaya
Aceh memiliki memori panjang tentang tsunami 2004, sementara Sumatera Utara berkali-kali berhadapan dengan banjir dan longsor. Trauma kolektif ini tersimpan dalam ingatan budaya masyarakat. Ketika bencana berulang, luka lama terbuka kembali, memperparah tekanan psikososial, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan.
Pendekatan pemulihan seharusnya tidak hanya berbicara tentang rekonstruksi fisik, tetapi juga rekonstruksi sosial dan budaya: memulihkan rasa aman, martabat, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Belajar dari Budaya, Bukan Melupakannya
Bencana Aceh dan Sumatera Utara memberi pesan keras: kita tidak kekurangan pengetahuan, tetapi kerap abai pada kebijaksanaan. Kearifan lokal bukan romantisme masa lalu, melainkan fondasi etis untuk pembangunan berkelanjutan. Mengabaikannya sama dengan menyiapkan bencana berikutnya.
Sudah saatnya negara, pelaku usaha, dan masyarakat sipil duduk bersama—mendengarkan suara komunitas adat, tokoh agama, dan pemangku budaya—agar penanganan bencana dan pembangunan tidak lagi berjarak dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.
Karena pada akhirnya, bencana bukan hanya soal alam yang murka, melainkan tentang manusia yang lupa: lupa menjaga, lupa menghormati, dan lupa belajar dari budayanya sendiri.
Kata Bang Saik
Penulis : Karl Sibarani.
Bencana alam yang kembali melanda Aceh dan Sumatera Utara bukan semata peristiwa geologis atau hidrometeorologis. Di balik banjir bandang, longsor, dan rusaknya permukiman, tersimpan persoalan yang lebih dalam: rapuhnya relasi manusia dengan alam, serta ujian besar bagi nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat kita.
Aceh dan Sumatera Utara adalah wilayah yang kaya akan kearifan lokal. Dalam tradisi Aceh, dikenal konsep hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut—hukum dan adat ibarat zat dan sifat, tak terpisahkan. Begitu pula dalam budaya Batak di Sumatera Utara, terdapat falsafah Dalihan Na Tolu yang menekankan keseimbangan, penghormatan, dan tanggung jawab kolektif. Namun ironi muncul ketika kearifan tersebut seolah terpinggirkan oleh praktik-praktik eksploitatif terhadap alam.
Ketika Alam Tidak Lagi Dimuliakan
Dari sudut pandang sosial budaya, bencana tidak berdiri sendiri. Ia seringkali merupakan akumulasi dari pilihan-pilihan manusia: pembabatan hutan, alih fungsi lahan yang serampangan, serta pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Dalam banyak komunitas adat, hutan dan sungai bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan ruang sakral yang dijaga lintas generasi. Ketika nilai ini runtuh, alam pun “menjawab” dengan caranya sendiri.
Bencana Aceh dan Sumut hari ini menjadi cermin bahwa modernisasi yang tercerabut dari akar budaya justru melahirkan kerentanan baru. Pembangunan yang menafikan kearifan lokal berujung pada kehancuran sosial: kehilangan rumah, rusaknya mata pencaharian, dan tercerabutnya identitas komunitas.
Solidaritas Sosial yang Diuji
Namun di tengah duka, wajah lain dari budaya kita kembali menyala: solidaritas. Gotong royong, dapur umum swadaya, hingga aksi saling menolong lintas suku dan agama menjadi bukti bahwa modal sosial masyarakat belum sepenuhnya runtuh. Dalam situasi bencana, masyarakat seringkali bergerak lebih cepat daripada birokrasi.
Sayangnya, solidaritas ini kerap berhadapan dengan masalah klasik: distribusi bantuan yang tidak merata, tumpang tindih kewenangan, bahkan konflik sosial akibat kecemburuan bantuan. Di sinilah dimensi sosial budaya menjadi krusial—penanganan bencana tidak cukup dengan logistik, tetapi membutuhkan pendekatan kultural yang memahami struktur sosial setempat.
Trauma Kolektif dan Ingatan Budaya
Aceh memiliki memori panjang tentang tsunami 2004, sementara Sumatera Utara berkali-kali berhadapan dengan banjir dan longsor. Trauma kolektif ini tersimpan dalam ingatan budaya masyarakat. Ketika bencana berulang, luka lama terbuka kembali, memperparah tekanan psikososial, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan.
Pendekatan pemulihan seharusnya tidak hanya berbicara tentang rekonstruksi fisik, tetapi juga rekonstruksi sosial dan budaya: memulihkan rasa aman, martabat, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Belajar dari Budaya, Bukan Melupakannya
Bencana Aceh dan Sumatera Utara memberi pesan keras: kita tidak kekurangan pengetahuan, tetapi kerap abai pada kebijaksanaan. Kearifan lokal bukan romantisme masa lalu, melainkan fondasi etis untuk pembangunan berkelanjutan. Mengabaikannya sama dengan menyiapkan bencana berikutnya.
Sudah saatnya negara, pelaku usaha, dan masyarakat sipil duduk bersama—mendengarkan suara komunitas adat, tokoh agama, dan pemangku budaya—agar penanganan bencana dan pembangunan tidak lagi berjarak dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.
Karena pada akhirnya, bencana bukan hanya soal alam yang murka, melainkan tentang manusia yang lupa: lupa menjaga, lupa menghormati, dan lupa belajar dari budayanya sendiri.
Kata Bang Saik
