Komedi yang Menuding, Demokrasi yang Menyempit. Panji... Oh Panji.
Oleh : Karl Sibarani
Sebuah Catatan untuk Panji Pragiwaksono.
Di tangan seorang komedian, tawa seharusnya menjadi pintu masuk refleksi. Namun ketika panggung hiburan berubah menjadi ruang penghakiman politik, tawa kehilangan daya pembebasnya. Ia menjelma menjadi alat framing, mereduksi kompleksitas, dan sadar atau tidak memojokkan.
Inilah kegelisahan publik ketika Panji Pragiwaksono kembali melontarkan “lelucon” yang menyasar figur publik dengan label-label yang terdengar lucu, tetapi berdampak serius. Menyebut, mengeneralisasi, lalu menyimpulkan tanpa ruang bantah adalah praktik yang lazim di propaganda, bukan kritik yang sehat.
Humor atau Palu Godam?
Komedi politik sah, bahkan perlu. Tapi komedi bukan lisensi moral untuk menghakimi pilihan publik. Ketika pilihan jutaan warga diremehkan sebagai “hiburan”, maka yang diserang bukan kebijakan, melainkan martabat pemilih. Ini bukan kritik vertikal ke kekuasaan, melainkan tendangan horizontal ke warga.
Ironinya, narasi ini sering dibungkus dengan klaim “rasionalitas”. Padahal dalam psikologi komunikasi, ini dikenal sebagai moral superiority bias, merasa paling benar, paling rasional, lalu memosisikan yang lain sebagai naif. Demokrasi bukan rapuh karena perbedaan; ia rapuh ketika satu kubu merasa paling tercerahkan dan yang lain dianggap salah sejak awal.
Etika Panggung dan Jejak Digital
Catatan digital publik mengetahui posisi politik Panji sebagai pendukung Anies Baswedan. Dukungan politik adalah hak. Namun menggunakan panggung komedi untuk menyerang lawan politik sambil berlindung di balik kata “cuma bercanda” adalah praktik yang tidak etis. Itu kampanye terselubung, bukan seni kritik.
Jika memang ada kegelisahan kebijakan, kritiklah kebijakan. Ajukan data. Buka ruang debat. Jangan menyederhanakan realitas dengan label populer yang memenjarakan makna. Komedi yang baik menggugah pikiran, bukan menggiring persepsi.
Kalau Serius, Turun ke Arena
Pertanyaannya sederhana: mengapa tidak maju saja ke partai dan parlemen? Jika tujuan benar-benar memperbaiki, jalur representasi terbuka lebar. Di sana, argumen diuji, data dipertanggungjawabkan, dan kritik berdampak kebijakan. Panggung komedi adalah ruang ekspresi, bukan ruang legitimasi politik tanpa akuntabilitas.
Demokrasi Bukan Sekadar Bebas Bicara
Demokrasi tidak berhenti pada kebebasan berbicara; ia menuntut tanggung jawab makna. Ketika humor dipakai untuk mengerdilkan kerja publik dan meremehkan pilihan warga, demokrasi kehilangan adabnya. Kritik tanpa adab adalah kebisingan; tawa tanpa etika adalah senjata tumpul yang melukai dari jauh.
Penutup
Seni, termasuk komedi boleh tajam. Tapi tajam ke atas, bukan memukul ke samping. Jika panggung dipakai untuk memojokkan, jangan heran bila tawa berubah menjadi jarak. Demokrasi butuh kritik; bukan penghakiman yang dibungkus tawa.
- Kata Bang Saik -
