Beasiswa Negara, Mental Kosmopolitan, dan Krisis Rasa Memiliki

Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan…

Oleh : P.M Karl Sibarani
Ketua Bidang Sosial Budaya – DPP PROJO

Fenomena yang sedang ramai di pemberitaan itu sesungguhnya bukan sekadar soal “seseorang menghina negara setelah dibiayai negara” Itu gejala yang lebih dalam: benturan antara identitas kosmopolitan modern dengan akar sosial-budaya lokal yang mulai tercerabut.

Dalam perspektif sosial-budaya Indonesia, pendidikan bukan hanya alat mobilitas kelas, tetapi juga sarana pewarisan nilai: gotong royong, rasa tahu diri, dan etika berterima kasih pada komunitas. Beasiswa negara, dalam imajinasi budaya kita, bukan sekadar kontrak administratif melainkan perjanjian moral tak tertulis antara individu dan masyarakat. Negara membiayai, dengan harapan sang penerima kelak kembali memberi makna bagi bangsanya.

Ketika penerima beasiswa justru tampil merendahkan negara, problemnya bukan semata kritik politik, tetapi krisis rasa memiliki (sense of belonging). Ia seperti anak yang disekolahkan keluarga besar, namun pulang dengan logat baru, lalu malu mengakui kampung halamannya sendiri.

Secara sosial, ini menyingkap paradoks kelas menengah terdidik Indonesia: semakin tinggi pendidikan globalnya, semakin cair identitas kebangsaannya. Mereka fasih bicara tentang meritokrasi, rasionalitas, dan standar internasional, tetapi lupa bahwa keberadaan mereka adalah produk kolektif masyarakat yang masih bergulat dengan ketimpangan.

Dalam kacamata budaya Timur, terutama Nusantara, ilmu tanpa etika adalah kecerdasan yang belum selesai. Orang pintar yang kehilangan empati sosial sering dipandang “tinggi sekolah, rendah budi”. Kritik boleh keras, tetapi harus lahir dari rasa ikut memiliki, bukan dari posisi superior yang merasa “lebih tercerahkan” daripada bangsanya sendiri.

Globalisasi melahirkan generasi yang merasa warga dunia, tapi lupa bahwa mereka tumbuh dari tanah lokal. Mereka ingin diakui sebagai intelektual global, namun masih berdiri di atas subsidi sosial dari negara berkembang yang mereka kritik habis-habisan.

Di sinilah benturan budaya terjadi. Budaya lokal mengajarkan: “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.”

Budaya kosmopolitan ekstrem sering berubah menjadi: “di mana fasilitas diterima, di situ negara boleh dicela.”

Masalahnya bukan pada kritik terhadap negara itu sehat dalam demokrasi. Masalahnya adalah gaya kritik yang kehilangan akar budaya: sinis, merendahkan, dan seolah memutus hubungan emosional dengan masyarakat yang membiayainya. Kritik semacam ini tidak terasa sebagai tanggung jawab sosial, melainkan performa identitas, sebuah upaya menunjukkan jarak simbolik: “Saya bukan bagian dari kalian lagi.”

Dalam jangka panjang, fenomena ini berbahaya secara sosial-budaya. Ia bisa melahirkan dua kutub ekstrem:

• Elit terdidik yang semakin teralienasi dari rakyatnya.
• Rakyat yang semakin sinis pada kaum intelektual, menganggap mereka “pintar tapi tidak berpihak”.

Jika jurang ini melebar, pendidikan tinggi kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat. Beasiswa yang seharusnya menjadi jembatan mobilitas sosial, justru berubah menjadi simbol pengkhianatan kultural.
Karena pada akhirnya, bangsa bukan hanya soal sistem politik atau ekonomi. Bangsa adalah perasaan bersama: bahwa kita, dengan segala kekurangan negara ini, tetap merasa bagian darinya. Kritik yang lahir dari cinta akan memperbaiki. Tapi kritik yang lahir dari keterasingan hanya akan menambah luka simbolik dalam relasi antara negara dan warganya.
Dan mungkin di situlah tragedi kecil zaman ini:
negara membiayai generasi cerdas,
namun sebagian dari mereka tumbuh bukan menjadi anak kandung peradaban bangsanya
melainkan penonton yang merasa terlalu modern untuk sekadar berterima kasih.

(KBS)