Sunroof Kekuasaan dan Alarm dari Pinggir Jalan

Dalam teori demokrasi deliberatif, suara warga negara adalah hulu dari legitimasi. Namun dalam praktik elektoral, suara itu sering kali dipaksa berhenti tepat setelah tirai bilik suara ditutup. Sebuah fragmen visual yang viral belakangan ini merekam paradoks tersebut dengan sangat telanjang.

Di atas kap sunroof kendaraan dinas, Presiden Prabowo Subianto berdiri menyapa massa—sebuah gestur populisme visual yang lumrah. Namun, panggung itu tiba-tiba diinterupsi oleh realitas. Seorang warga menghadang, bukan untuk memuja, melainkan melempar kritik tanpa saringan:

“Saya memilih Bapak, tapi aparatur Bapak tidak bener semuanya!”

Mobil terus melaju. Negara tetap bergerak. Dan kritik itu tertinggal di belakang, tergilas oleh deru mesin protokoler.

Disonansi Demokratis: Mandat Bukan Cek Kosong

Secara akademik, ini bukan sekadar insiden kecil di jalanan. Ini adalah manifestasi dari disonansi demokratis—sebuah kondisi di mana legitimasi elektoral yang besar tidak berbanding lurus dengan kepuasan administratif. Kemenangan 58,58% pada Pilpres 2024 adalah angka statistik yang sah, namun dalam ilmu politik, mayoritas bukanlah “cek kosong” untuk mengabaikan koreksi.

Ironi kekuasaan bekerja dengan cara yang unik: Sang pemimpin disambut dengan sorak-sorai, sementara mereka yang berteriak menyuarakan kebenaran justru sering dianggap sebagai “gangguan protokoler”.

Jebakan ABS: Akuntabilitas yang Menghadap ke Atas

Kita sedang terjebak dalam fenomena Asal Bapak Senang (ABS) yang akut. Dalam literatur administrasi publik, ini disebut upward accountability bias—kondisi di mana birokrasi hanya sibuk memoles laporan ke atas, namun abai melayani ke bawah. Laporan terlihat rapi, data tampak estetis, sementara kenyataan di lapangan sering kali compang-camping.

Sejarah Indonesia memiliki memori yang perih soal ini. Kejatuhan Orde Baru bukan hanya soal krisis moneter, melainkan akumulasi dari laporan semu dan sistem birokrasi yang lebih takut pada atasan daripada pada rakyat. Ketika realitas akhirnya menabrak pintu istana, semuanya sudah terlambat.

Bencana dan Gap Kebijakan

Gejala ini mulai terbaca pada penanganan bencana alam terkini. Meskipun korban jiwa berjatuhan dan ekonomi lumpuh, penetapan status bencana nasional seolah berjalan di tempat. Dalam perspektif kebijakan publik, keterlambatan ini mencerminkan adanya jurang antara keputusan politik dan urgensi kemanusiaan.

Bisa dikatakan secara satir: Negara mungkin sedang sibuk menata narasi di ruang ber-AC, sementara rakyatnya masih berdiri di dalam lumpur.

Mendengar Kritik sebelum Menjadi Amarah

Suara bapak yang menghadang mobil kepresidenan itu bukanlah ancaman bagi stabilitas. Ia adalah alarm dini. Dalam teori sistem, alarm yang diabaikan tidak akan berhenti berbunyi; ia hanya akan menunggu waktu untuk berubah menjadi kerusakan sistemik.

Seorang pemimpin seharusnya lebih curiga pada pujian daripada kritik. Pujian menidurkan, sementara kritik menjaga kewaspadaan. Kepercayaan publik bukanlah variabel konstan; ia rapuh dan bisa runtuh lebih cepat dari laju iring-iringan kendaraan dinas.

Kekuasaan yang sehat tidak diukur dari seberapa tinggi pemimpin berdiri di atas sunroof, melainkan seberapa sering ia bersedia turun untuk mendengar suara-suara yang tak terdengar. Sebab, dalam demokrasi, rakyat tidak pernah benar-benar diam. Mereka hanya sedang menunggu sampai suaranya tidak memiliki pilihan lain selain menjadi kemarahan.

Dan sejarah selalu konsisten: Pemimpin yang terlalu lama menikmati laporan ABS, pada akhirnya harus mendengar suara rakyat dalam frekuensi yang jauh lebih keras dan menyakitkan.